Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PTPN VIII, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (19/7/2023). Foto: Saum/nr

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menekankan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) agar melakukan pemetaan skala prioritas isu dan membuat kluster implikasi pengelolaan aset negara. Tanpa upaya tersebut, nilainya, pengelolaan aset hanya akan menghasilkan polemik yang justru menimbulkan kerugian sekaligus beban negara.

“Saya ingat betul, dari empat belas PTPN (yang ada di Indonesia), hanya empat yang untung, yang lain adalah rugi. Artinya, kita (Komisi VI DPR) tidak mau pada akhirnya PTPN ini juga menjadi terus menerus beban negara sehingga tidak memberikan hasil pendapatan kepada negara," ucap Muslim kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PTPN VIII, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (19/7/2023). 

Dirinya pun menyayangkan PTPN VIII belum mampu mengelola aset sebesar 113.000 hektar lahan perkebunan. Pasalnya, ia kerap memperoleh informasi kerugian dibandingkan memberikan kontribusi positif kepada negara. "Serius nggak sih PTPN mengelola aset-aset negara ini kan? Apalagi komoditi yang kita lihat ini ada teh, ada karet, dan juga kelapa sawit," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Walaupun sebagian aset PTPN VIII dalam pengelolaannya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, ia tetap mengingatkan agar kerja sama tersebut menciptakan hubungan mutualisme sehingga negara tidak merugi. "Kita tidak alergi (dengan pihak swasta). Justru dengan swasta, ini penting. Pihak swasta ini (bisa) untung kok, masa BUMN rugi melulu ya kan. Saya harap Pak Menteri BUMN (Erick Tohir) mengambil langkah agar BUMN bisa untung," tandasnya. (ts,iru/rdn)